Perjanjian Kerjasama Distributor

December 4th, 2013 No comments

Dibuat oleh dan antara*): PT ‘‘X’’, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, dan mempunyai kantornya di [.....................], selanjutnya akan disebut ‘‘X’’ di satu pihak, dan PT ‘‘Y’’, satu perseroan didirikan berdasarkan UU Republik Indonesia dan mempunyai kantor di [ ........], selanjutnya akan dibuat ‘‘Distributor’’:di lain pihak. Dimana telah disetujui sebagai berikut.

PASAL 1

LINGKUP WEWENANG DISTRIBUTOR
‘‘X’’ dengan ini menunjuk distributor untuk menjadi distributornya untuk penjualan barang-barangnya sebagaimana tercantum dalam schedul1 yang dilampirkan bersama ini.

PASAL 2
DAERAH DISTRIBUTOR

Daerah untuk distributor terdiri atas: [.......................................]

PASAL 3

PERUBAHAN DAN PENGECUALIAN
‘‘X’’ berhak untuk membuat perubahan—perubahan pada daerah atau pada macam barang-barang yang dijual oleh distributor.

PASAL 4

KEWAJIBAN -KEWAJIBAN UMUM
1. Distributor wajib benar-benar dan dengan setia melindungi dan memajukan kepentingan-kepentingan ‘‘X’’, dan khususnya wajib berusaha sekuatnya untuk menanam dan memelihara hubungan dagangan dengan langganan yang ada dan dengan mereka yang dapat menjadi langganan.
Dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut distributor wajib mentaati petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi dari ‘‘X’’
2. Distributor wajib memberitahukan kepada ‘‘X” mengenai permintaan dari barang-barang yang mungkin ada dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi-transaksi dan selanjutnya wajib melaporkan lain perkembangan dalam daerahnya yang mengenai kepentingan perdagangan ‘‘X’’; khususnya ia harus menunjukkan kemungkinan - kemungkinan penjualan untuk barang-barang ‘‘X” yang tidak termasuk barang-barang yang disalurkan, yang ia mungkin ketahui.
3. Selama jangka waktu tersebut dalam perjanjian ini distributor tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha yang bersifat bersaing dengan merugikan ‘‘X’’, dan ia juga tidak diperbolehkan secara tidak langsung menganjurkan persaingan demikian itu.
Khususnya distributor, tidak diperbolehkan untuk mewakili atau bertindak untuk perusahaan yang membuat atau menyalurkan barang-barang yang sama atau yang mirip, tanpa persetujuan terlebih dahulu dan yang tegas dari ‘‘X’’.
4. Distributor akan berusaha untuk memperkenalkan ‘‘X’’ hanya dengan langganan yang dapat dipercaya dan yang dapat membayar. Distributor wajib mengawasi apakah mereka patut diberi kredit dan wajib dengan segera memberitahukan kepada ‘‘X’’ apabila ada kemunduran dalam keadaan keuangan langganan, khususnya apabila hal ini terjadi setelah dilakukan pesanan atau setelah dilakukan penyerahan.
5. ‘‘X’’ tidak dapat diwajibkan untuk menawarkan atau menyerahkan barang-barang menurut syarat-syarat tertentu atau untuk menerima pesanan barang tertentu.
6. ‘‘X’’ berhak untuk mengadakan hubungan dan melakukan perdagangan langsung dengan perusahaan-perusahaan di daerah.
7. Pada prinsipnya distributor setuju untuk mengadakan persediaan barang yang dimaksud dalam perjanjian ini, dalam konsinyasi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersendiri.

PASAL 5
JAMINAN

Distributor menjamin pembayaran secara tertib dari jumlah-jumlah yang tersebut dalam invoice yang berhubungan dengan semua pesanan-pesanan dari pihak ketiga melalui dia daun atas jumlah mana dihitung komisinya.
Jaminan demikian ini meliputi 100% (seratus persen) dari net invoice value dari barang-barang yang dijual.
Untuk semua pesanan atas mana jaminan ini berlaku, distributor akan menerima komisi sebanyak [........]% dari net invoice value sebagai tambahan dari persentase komisi dalam lampiran yang dilekatkan pada perjanjian ini.
Mengenai jaminan ini distributor melepaskan semua ketentuan-ketentuan yang terkmaktub dalam PASAL 1430, 1831, 1837, 1847, 1848, 1849 dari KUH Perdata.

PASAL 6
KOMISI

1. Distributor berhak menerima komisi atas semua penjualan dari barang-barang yang diuraikan dalam PASAL I dari perjanjian ini, kepada pembeli-pembeli dalam daerahnya, yang dilakukan selama berlakunya perjanjian ini.
2. Komisi ini harus dianggap belum terhutang sampai penyerahan selesai dan pembayaran telah diterima oleh ‘‘X’’.
3. Komisi harus dibayarkan menurut persentase tersebut dalam lampiran 1 yang dilekatkan di sini. Dalam hal-hal yang tertentu dan tergantung pada keadaan dari transaksi khususnya yang berhubungan dengan harga bersaing atau karena bantuan dari pihak ketiga, ‘‘X’’ berhak untuk melakukan perubahan-perubahan yang pantas pada persentase komisi.
4. Komisi dibayarkan atas jumlah bersih invoice setelah dikurangi ongkos-ongkos dan semua diskon atau rabat apa pun yang telah disetujui.
5. ‘‘X’’ wajib pada tiap akhir triwulan memberikan keterangan tentang invoice yang telah dibayar dan jumlah komisi yang harus dibayar selama triwulan itu. Pada waktu yang bersamaan ‘‘X’’ harus melakukan pembayaran jumlah komisi sebagaimana ternyata dari keterangan tersebut. Keterangan demikian itu dapat dianggap disetujui oleh distributor kecuali apabila ia mengajukan keberatannya dalam waktu satu bulan setelah penerimaan komisi. Cek hanya dapat dianggap sebagai pembayaran apabila sudah dibayarkan secara tunai
6. Pembayaran komisi yang sudah harus dibayarkan untuk transaksi penjualan yang bersangkutan, harus dilakukan dalam rupiah.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada [...............] dan akan berlaku sampai [.................]. Setelah perjanjian ini akan tetap berlaku, kecuali apabila diakhiri oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini. Pemberitahuan untuk pengakhiran demikian itu harus secara tertulis dan dilakukan selambat-lambatnya [ .................].
2. Setiap pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, tanpa memenuhi soal pemberitahuan pengakhiran termaksud di atas, dengan alasan bahwa keadaan adalah sedemikian rupa, sehingga menjadi kurang layak atau tidak adil untuk mensyaratkan bahwa pihak yang bersangkutan tetap terikat pada perjanjian ini.
Keadaan demikian itu teristimewa dianggap ada, dalam hal:
a. terjadinya perubahan fundamental dalam organisasi perusahaan dari distributor atau dalam cara distributor menjalankan usahanya,
b. kematian atau likuidasi dari pihak yang lain,
c. pengajuan surat permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pihak yang lain, atau insolvensi dari pihak lain untuk ketidakmampuannya yang terus menerus untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini, dan
d. kelalaian atau pelanggaran dari perjanjian ini dan lampirannya oleh pihak yang lain.
3. Setelah berakhirnya perjanjian ini, distributor berhak menerima komisi sesuai dengan PASAL 6 yang terhutang karena penjualan-penjualan yang dilakukannya sebelum perjanjian ini berakhir. Di samping komisi demikian itu, dia tidak dapat menuntut pembayaran kembali atau kompensasi berupa apa pun juga.
4. Berkenaan dengan pengakhiran perjanjian ini distributor melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam PASAL 1266 dari KUH Perdata.

PASAL 8
PERSEDIAAN KONSINYASI

1. Untuk memajukan penjualan dan untuk menjamin penyerahan yang tepat, ‘‘X’’ mengadakan persediaan konsinyasi pada distributor dari: [..................................................................] ‘‘X’’ yang akan menentukan banyaknya persediaan konsinyasi itu.
2. Selama berlakunya perjanjian ini, distributor tidak diperkenankan untuk mempunyai persediaan dari barang-barang yang sejenis dari lain pabrik.
3. Distributor akan menyediakan untuk ‘‘X’’ tempat penyimpanan yang cocok dan aman. Ia wajib mengasuransikan dengan betul tempat penyimpanan dari persediaan konsinyasi itu terhadap pencurian dan kebakaran.
PASAL 9
1. Segala jenis barang untuk memenuhi kebutuhan pasaran yang harus di-supply ‘‘X’’ akan ditentukan ‘‘X’’.
2. Persediaan konsinyasi akan diserahkan oleh ’’X’’ di gudang distributor di [.....................................................].
3. Distributor harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada mengenai penyimpanan persediaan konsinyasi dalam gudang yang bersangkutan dan semua akibat-akibat karena pelanggaran peraturan-peraturan itu wajib ditanggung sepenuhnya oleh distributor.

PASAL 10
HAK PEMILIKAN ATAS PERSEDIAAN KONSINYASI

1. Persediaan konsinyasi tetap milik ‘‘X’’ sampai seluruh harga dari barang-barang yang bersangkutan dibayar penuh oleh distributor dan telah diterima oleh ‘‘X’’. ‘‘X’’ berhak untuk memindahkan hak atas persediaan konsinyasi pada setiap waktu. Semua tuntutan hukum atas persediaan konsinyasi oleh distributor atau pihak lain tidak dapat dilayani
2. Distributor wajib mempertahankan persediaan konsinyasi dalam kondisi sedemikian rupa sehingga barang-barang ‘‘X’’ pada setiap waktu dengan mudah dapat dikenali. Distributor wajib menyimpan persediaan konsinyasi di tempat yang saling disetujui antara distributor dan ‘‘X’’, dan ‘‘X’’ wajib diberitahukan terlebih dahulu mengenai perubahan tempat penyimpanan. Apabila tidak ada pemberitahuan maka persediaan konsinyasi dianggap telah dijual oleh distributor. Distributor tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menyerahkan kepada pihak ketiga, persediaan konsinyasi itu sebagai jaminan. Setiap tuntutan hukum dari pihak ketiga atau macam-macam tindakan apapun yang membahayakan persediaan konsinyasi itu harus segera diberitahukan kepada ‘‘X’’. Dalam hal demikian distributor harus seketika mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan ‘‘X’’
3. Distributor harus mengadakan daftar inventaris yang khusus untuk persediaan konsinyasi yang menunjukkan jumlah-jumlah yang sebenarnya. Sesuai dengan instruksi-instruksi ‘‘X ‘‘ distributor harus secara berkala dan sedikitnya sekali setahun, melakukan inventarisasi dan memberikan laporan triwulan kepada ‘‘X’’ mengenai jumlah-jumlah yang ada dalam persediaan.
4. ‘‘X’’ mereservir haknya untuk setiap waktu memeriksa persediaan konsinyasi mengenai kondisi-kondisinya dan kelengkapannya. Untuk maksud ini distributor wajib memberikan kepada orang-orang yang diberi kuasa oleh ‘‘X’’ kebebasan jalan masuk ke persediaan konsinyasi dan wajib untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan. Jumlah-jumlah yang tidak terdapat lagi harus dianggap telah dijual oleh distributor.

PASAL 11

1. Barang-barang dianggap telah dijual oleh distributor, apabila dipindahkan dari tempat penyimpanannya sebagaimana diberitahukan kepada ‘‘X’’. Penjualan persediaan konsinyasi harus dilakukan dengan syarat-syarat yang disetujui antara ‘‘X’’ dan distributor, dan sesuai dengan perjanjian ini.
2. Semua penjualan harus dilaporkan dan semua tembusan-tembusan dari invoice harus secara bulanan disampaikan kepada ‘‘X’’.
3. Distributor wajib memindahkan atau menyerahkan kepada ‘‘X’’, segera setelah diterimanya semua pembayaran-pembayaran yang harus dibayar sesuai dengan instruksi-instruksi ‘‘X’’ dan setelah dikurangi dengan komisi distribusi dan ongkos untuk menyimpan persediaan konsinyasi sebagaimana disetujui oleh ‘‘X’’ di bawah ini, yang harus dibayar kepadanya.

PASAL 12
ONGKOS UNTUK MENYIMPAN PERSEDIAAN Konsinyasi

1. Untuk maksud menggantikan kepada distributor semua ongkos-ongkos yang benar-benar ada berhubung dengan menyimpan dan menata usahakan persediaan konsinyasi, distributor akan menerima penggantian sejumlah [ .....] % dari hasil penerimanya bersih dari Y penjualan persediaan konsinyasi yang harus dibayarkan kepada ‘‘X’’ dan setelah pelunasannya kepada ‘‘X’’..
2. Pada waktu pengakhiran perjanjian ini, distributor harus mengembalikan kepada ‘‘X’’ seluruh persediaan konsinyasi dalam keadaan baik atau distributor harus membelinya, dengan syarat-syarat yang nantinya akan disetujui. Jumlah–jumlah yang hilang dianggap telah dijual oleh distributor.

PASAL 13
PENAMBAHAN DAn KETENTUAN-KETENTUAN PELENGKAP

Setiap ketentuan-ketentuan pelengkap, seperti persetujuan atau perjanjian secara lisan, dan setiap perubahan perjanjian yang ada sekarang, harus dianggap tidak mengikat, kecuali ditegaskan secara tertulis. Penegasan demikian ini harus dibubuhi tanda tangan dari kedua belah pihak.

PASAL 14
CESSIE

Setiap tuntutan dari distributor terhadap ‘‘X’’ yang timbul dari perjanjian sekarang ini dan semua hak-hak dan kewajiban dari distributor menurut perjanjian ini, hanya dapat dipindah tangankan dengan persetujuan tertulis dari ‘‘X’’.

PASAL 15
PERSELISIHAN DAN PENGADILAN YANG BERWENANG

Semua perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian ini mengenai perjanjian distributor ini atau sebagian atau bagian-bagiannya akan diselesaikan oleh panitia arbitrase, kecuali kalau diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama atau dengan perdamaian.
Panitia ini akan terdiri dari tiga orang arbitrer, satu di antaranya harus diangkat oleh distributor, satunya oleh ‘‘X’’ dan selanjutnya kedua arbiter itu akan bersama menyetujui pengangkatan arbitrer yang ketiga.
Tetapi apabila kedua arbitrer yang diangkat terlebih dahulu, gagal untuk mencapai persetujuan mengenai pengangkatan umpire, dalam waktu tiga puluh hari sejak pengangkatan arbitrer kedua, yang diangkat terakhir maka atas permintaan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri [.........................................................], harus mengangkat umpire itu.
Apabila salah satu pihak tidak dapat mengangkat arbitrer dalam waktu enam puluh setelah penerimaan permohonan tertulis untuk mengangkat arbitrer dari pihak lain maka arbitrer yang dipilih oleh pihak lain akan duduk sendiri, sebagai panitia arbitrase. Setiap pihak membayar ongkos-ongkos arbitrernya sendiri dan separu dari biaya-biaya arbitrase.
Panitia arbitrage akan menentukan peraturan—peraturannya sendiri mengenai acara. Keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggotanya dan adalah dalam tingkat terakhir dan mengikat pihak-pihak dalam perjanjian ini, juga mengenai ongkos-ongkos arbitrase itu.
PASAL 16
Mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya, pihak-pihak dalam perjanjian ini, harus dianggap mempunyai tempat kedudukan yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [...............................].
Sebagai bukti dari pada hal-hal di atas, pihak-pihak dalam perjanjian ini telah menyelenggarakan agar perjanjian ini dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk melakukannya pada hari ini,

hari [...............................] tanggal [..........................................]

Dibuat : [...............................]

Tanggal : [...............................]
PT ‘‘X’’                                                                              Distributor
[....................................]                            [..................................]

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

May 24th, 2013 No comments

Surat Keterangan Ahli Waris

 

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

1.  Nama         : …………………………………………………………….

Umur          : …………………………………………………………….

Alamat       : …………………………………………………………….

2.  Nama         : …………………………………………………………….

Umur          : …………………………………………………………….

Alamat       : …………………………………………………………….

3.  Nama         : …………………………………………………………….

Umur          : …………………………………………………………….

Alamat       : …………………………………………………………….

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah ahli waris dari Almarhum/Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal _____, di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.

 

Adapun hubungan kami sebagai:

1. Istri/Suami dengan surat Nikah No. _____.

2. Anak Kandung

3. Anak Angkat (Penetapan Pengadilan Negeri No. _____)

 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan benar.

 

Yang membuat keterangan,

1.   _____________

2.   _____________

3.   _____________

 

 

Categories: Uncategorized Tags: